Berita senang untuk guru honorer dihembuskan oleh Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Dia menganjurkan biar penghasilan guru honorer yg belum juga diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat sama dengan Penghasilan Minimal Regional (UMR) .
Hembusan berita senang ini pastinya langsung diterima dengan senyum lebar oleh banyak pahlawan tiada isyarat layanan. Satu diantaranya merupakan Khayriah yg udah beberapa tahun berubah menjadi pendidik.
Khayriah udah mengajar di SMA N 13 Maros Sulawesi Selatan lebih dari 10 tahun. Sejauh ini, pendapatannya jauh dari kata pantas lantaran senantiasa dibawah UMR.
" Sejauh ini kita mendapat penghasilan itu jauh apabila ketimbang penghasilan minimal. UMR sini lebih kurang Rp 3 juta, sesaat penghasilan guru honorer yg tersertifikasi saja, itu jauh dibawah itu. Jadi ini satu soal yg baik, " ujarnya terhadap kami, Kamis 23 Januari 2019.
Walaupun baru ide serta belum juga disertujui, Khayriah merasa apakah yg diusulkan itu adalah bentuk langkah baik untuk banyak guru honorer. Tetapi, menurutnya, pemerintah tak dapat menyamaratakan metode penggajian guru honorer apabila kelak sesuai sama UMR.
Guru yg udah disertifikasi pemerintah, mesti memperoleh tunjangan sendiri. Baginya, sejauh ini guru honorer yg udah tersertifikasi itu udah punyai kapabilitas serta kompetensi tambah tinggi apabila ketimbang yg belum juga tersertifikasi.
" Ya kita udah disadari ini pengetahuan mengajar kita, kita udah melalui satu bagian lebih, masak senantiasa disamaratakan dengan yg honorer belum juga tersertifikasi, " tegas Khayriah.
Ide buat mengungkit kesejahteraan banyak guru honorer ini dibicarakan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy kala bersua dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu 23 Januari 2019. Ia lantas memohon terhadap Menkeu buat mendistribusikan budget privat tunjangan guru honorer.
Menurutnya, pemerintah punyai tiga sistem dalam menanggulangi soal guru honorer di Indonesia. Pertama, lewat seleksi CPNS serta ke dua melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Persetujuan Kerja (PPPK) .
Walau begitu ia mengaku semestinya tetap ada guru honorer yg tak terakomodasi oleh dua sistem itu. Mereka berikut ini yg diusulkan buat dapatkan tunjangan sama dengan UMR.
" Lantas kan tetap ada tersisa guru honorer lah itu yg kita usulkan ke Bu Menteri Keuangan biar mereka ini diyakinkan dapat dapatkan tunjangan minimal sama dengan penghasilan UMR di semasing daerah, " ujarnya.
Dalam masukan itu, Mendikbud memohon biar buat penghasilan guru honorer itu masuk dalam alokasi dana alokasi umum (DAU) biar tak memberatkan keuangan daerah.
" Saya jadi Menteri Pendidikan memohon biar itu masuk dalam budget APBN, DAU, tak dipikul ke APBD, lantaran bila dipikul ke APBD kita tak dapat memaksa daerah buat mendistribusikan, namun bila kelak masuk dalam DAU, terlebih DAU buat penghasilan guru, itu hingga kita dapat kontrol, " papar ia.
Walau begitu, ia belum juga bisa menyebutkan berapakah besar budget yg dialokasikan, berkat program itu baru di babak awal penuturan.
" Bakal dilakukan tindakan di level yg lebih bawah buat dipetakan lebih detail, biar kelak dapat kita pastinya terdapatnya dana serta memang benar ada orangnya. Kemendikbud kini tengah melakukan sensus pada guru honorer kalau ia memang mengerjakan pekerjaan seperti keputusan yg laku, " jelas Muhadjir.
" (Budget berapakah? ) Belum juga hingga ke situ. Baru pada kesepakatan-kesepakatan, " ujarnya.
Baca juga : harga batu bata
harga batako
Ia lantas malas berikan komentar berkenaan apa ide itu bakal beresiko ada pergantian pada postur APBN. " (Ada APBN-P? ) Itu Kementerian keuangan ya. Saya tidak mengerti, namun ada perjanjian itu, " kata ia.
Ia berharap, dengan terealisasinya ide ini, guru honorer di Indonesia bisa dapatkan penghasilan yg pantas. Didapati, ujarnya, ada 700 ribu guru honorer di Indonesia.
" Kontinyu serta seluruhnya (bisa tunjangan) . Semua kan bab pilihan. Dapat kontinyu, namun semua kan dapat, " jelasnya.
Menyikapi, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengemukakan kalau pihaknya jadi asosiasi siap beri dukungan usaha pemerintah buat membuat banyak guru honorer ini lebih sejahtera.
" Prinsipnya itu langkah bagus, apa pun usaha pamerintah buat menambah kesejahteraan guru baik honorer atau tidak, kita pastinya junjung, " ujarnya.
Tetapi, sebelum mengerjakan peraturan itu, Ramli menganjurkan buat lebih dahulu mengerjakan sejumlah perbaikan tata kelol guru honorer di Indonesia, dimulai dari penerimaan sampai pendataan guru honorer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar