Penyambungan listrik pada pedesaan (lisdes) di lokasi paling depan, terluar serta terpencil (3T) tidak cocok alokasi. Hal seperti ini karena DPR memotong biaya Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019 untuk PT PLN (Persero) .
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Daya Sumber Daya Mineral (ESDM) , Andy Noorsaman Sommeng, menyampaikan dalam Perancangan Biaya Penghasilan Negara (RAPBN) PMN untuk PLN diserahkan sebesar Rp 10 triliun. Biaya itu dialokasikan untuk program listrik desa sebesar Rp 8, 5 triliun serta pembangunan transmisi dan Gardu Induk (GI) sebesar Rp 1, 5 triliun.
" PMN 2019 alokasi Rp10 triliun, ini menguber rasio elektrifikasi 99, 9 % 2019, " kata Andy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9/2018) .
Akan tetapi, mengajukan itu tidak diterima DPR. Menurut Andy, alokasi PMN PLN ditetapkan Rp 6, 5 triliun. Efek dari penurunan biaya PMN itu ialah penurunan alokasi biaya listrik pedesaan jadi Rp 5, 9 triliun.
" Ditetapkan Rp 6, 5 triliun, sebab Rp 3, 5 triliun ke Hutama Karya untuk jalan tol. Listrik desa menjadi Rp 5, 9 triliun, " papar Andy.
Andy mengutarakan, karena penurunan biaya listrik desa, membuat jadwal penyambungan listrik ke desa yang sekarang ini belumlah nikmati listrik terlambat. Dia juga memprediksi baru dapat dikerjakan pada 2020.
" Kita kalkulasi lagi adakah penundaan listrik desa dengan Rp 5, 9 T. Sehinga ada daerah yang rasio elektrifikasinya belumlah sampai 92 % terlambat, " tutur dia.
Awal mulanya, saran Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai anggapan makro Perancangan Biaya Penghasilan Berbelanja Negara (RAPBN) 2019 disetujui Komisi VII DPR. Saran itu diantaranya subsidi penyambungan listrik.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyongsong baik ketetapan rapat komisi VII DPR dengan deretan instansinya. Hasil ketetapan itu akan diteruskan ulasannya ke Tubuh Biaya (Banggar) DPR.
" Tentang penentuan anggapan basic makro seperti yang telah dikerjakan rapat pada 13 September 2018 lantas serta diteruskan dengan beberapa eselon 1,
Baca juga : harga magic com
Lihat juga : harga cat
SKK Migas, BPH Migas serta Direksi PLN bersama dengan ayah ibu serta pimpinan Komisi VII, sudah didapat persetujuan seperti dinyatakan Pak Ketua barusan, Kami terima dengan baik. Kami sarankan pimpinan meneruskan ke Banggar, " kata Jonan, di Gedung DPR, Senin malam 17 September 2018.
Mengenai anggapan makro yang sudah disetujui ialah harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP pada 2019 sebesar USD 70 dolar per barel.
Lalu besaran lifting migas sekitar 2. 025 ribu BOEFD, biaya recovery USD 8 miliar-USD 10 miliar, subsidi solar Rp 2. 000 per liter. Lalu subsidi listrik Rp 57 triliun serta penambahan subsidi penyambungan Rp 1, 2 triliun.
Dalam postur anggapan makro RAPBN 2019 itu, Kementerian ESDM masukkan subsidi baru, yakni penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak dapat sebesar Rp 1, 2 triliun, daya listrik yang disambung sebesar 450 Volt Ampere (VA) .
Awal mulanya Jonan mengutarakan, dari biaya Rp 1, 21 triliun, dapat menomboki penyambungan listrik 2, 4 juta rumah tangga tidak dapat, dengan besaran subsidi Rp 500 ribu per rumah tangga. Terdapatnya subsidi itu akan percepat sambungan listrik pada keluarga tidak dapat.
" Kami telah bicarakan dengan PLN Kementerian Keuangan, subsidi jadi Rp 500 ribu, itu dapat 2, 4 juta keluarga selekasnya dipasang listriknya, " papar Jonan.
Menurut Jonan, rumah tangga yang akan mendapatkan subsidi penyambungan listrik letaknya bukan di lokasi terpencil yang belumlah ada jaringan kelistrikan, tapi di lokasi yang telah ada jaringan listriknya. Akan tetapi, rumah tangga itu tidak dapat untuk menyambung listrik.
" Untuk didapati di Jawa Tengah, Daerah Spesial Yogyakarta ada calon pelanggan baru yang tidak dapat menyambung daya, bukan tidak dapat bayar bulanan. Ini bukan ditempat jauh-jauh, di DKI ada 30 ribu sampai 35 ribu yang tidak dapat menyambung listrik, " tutur dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar